Jelas Bikin Cerdas

Tender Proyek MBR Diduga Janggal, DPRD Karangasem Desak PDAM Kaji Ulang

Oleh: Ari   |    

Balicitizen.net, Karangasem - DPRD Karangasem menemukan adanya masalah tender proyek pemasangan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan PDAM Karangasem (Perumda Tirta Tohlangkar).

Bahkan dinilai ada keganjanggalan dalam tender ini.

Itu terungkap dalam rapat kerja gabungan Komisi I dan III DPRD Karangasem, Jumat 16 Juli 2021.

Rapat kerja yang dipimpin langsung Ketua DPRD I Wayan Suastika dan didampingi Wakil Ketua I Wayan Parka, juga menyoroti pelayanan PDAM terhadap konsumen.

Termasuk juga sewa kendaraan dan uang perumahanan direktur PDAM yang dinilai masih tinggi ditengah situasi pandemi.

Tapi yang menggelitik, dalam rapat yang dihadiri Asisten III, I Wayan Purna, Direktur PDAM I Gusti Made Singarsi dan Dewan Pengawasn PDAM I Nyoman Sutirtayasa, serta pimpinan OPD terkait lainnya, Dewan menyoroti proses tender proyek sambungan MBR yang dinilai hanya formalistas saja dan pemenangannya sudah ditentukan sejak awal.

Dewan melihat itu, setelah menerima pengaduan dari salah seorang rakanan yang menjadi pemenang satu dalam tender itu. Rekanan itu mengadu, karena digugurkan dalam proses lelang dan pokja mengumumkan rekanan yang pemenang nomor 3 sebagai pemenang tender per 7 Juli 2021.

Bukan hanya itu, Dewan juga melihat kejanggalan lain dalam proses tender tersebut. Misalnya, pokja dari awal menyebutkan merk pengadaan barang yang harus mendapatkan persetujuan dari pabrik. Peryaratan yang dikeluarkan Pokja itu dinilai sudah mengarah pada salah satu pemenang.

Tohokan Dewan itu, langsung ditanggapi Pokja Pemilihan Perumda Tirta Tohlangkir, namun tidak sepenuhnya mampu menjawab pertanyaan Dewan.

Sekretaris Pokja, Ni Nyoman Sri Ariani Mahyuni, mengatakan, tender pelaksanaan MBR itu dilakukan sejak 24 Mei 2021 atas perintah Direktur PDAM.

“Pengumuan pelaksanaan tendernya kita lakukan tanggal 2 Juli 2021, termasuk juga tahap pendataran, pemasukan dekumen, pembukaan dukumen, evaluasi, pembuktian kualifikasi dan pengumuman pemenang 7 Juli 2021. Kita juga sudah sediakan ruang masa sanggah selama seminggu, yakni dari tanggal 7-14 Juli 2021, tapi calon penyedia tidak ada melakukan sanggahan. Sekarang per 16 Juli ini kita sedang melakukan rapat persiapan SPPJ,” ungkapnya.

Penjelasan Sekretaris Pokja Pemilihan itu, langsung disergah anggota Komisi III, I Kede Sujanayasa. Menurutnya, dari surat pengaduan yang sempat dibacanya, pihakhya menemukan ada kejanggalan dalam proses tender proyek terse but.

“Ada yang aneh dalam proses tender ini. Dari surat pengaduan yang sempat saya baca, Pemenang 1 dan pemenang 2 digugurkan. Pojak mengumumkan rekanan pemenang 3 sebagai pemenang tender, hasil evaluasi dan masa sanggah juga tidak diumumkan oleh pokja melalui media mainstream (cektak/online) sehingga rekanan yang melakukan tender proyek itu tidak megetahui,” ucap Sujanayasa.

Bukan hanya itu, Sujanayasa juga menilai, dalam pelaksanaan tender proyek sambungan MBR ini, pihak PDAM tidak melalukan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah. Ketidak terbukaan ini terlihat dalam pelaksanaan tender. Pasalnya pihak PDAM tidak melibatkan Poja ULP milik Pemerintah Daerah.

Senada dengan Sujanayasa, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, I Kadek Wirta, mengatakan, masa sanggah yang tidak dipublikasi secara terbuka di media, membuat rekanan yang ikut dalam tender tesebut dirugikan, karena mereka tidak bisa melakukan sanggahan. “Kejanggalan proses tender itu terlihat jelas, setelah Pojak Pemilihan Prumda Tirta Tohlangkir hanya mengumumkan pemenang kepada dua rekanan, dari aturan yang ada pemenang tender semestinya tiga rekanan bahkan lebih,” sentilnya .

Dipihak lain, Ketua Komisi III, I Wayan Sunarta, mendesak Dewan Pengawas PDAM untuk mengkaji ulang proses tender itu, karena dinilai masih ada kejanggalan.

“Proses tender yang aneh ini mengindikasikan, bahwa pemenang sudah diatur sejak awal. Kami minta Dewan Pengawas PDAM secepatnya mengkaji ulang proses tender itu,” imbuh Ketua Komisi II, I Wayan Sunarta.

Mendapat desakan itu, Dewan Pengawas PDAM I Nyoman Sutirtayasa, berjanji akan mengambil langkah untuk mengkaji ulang proses tender itu, sebelum pemenang dikeluarkan keputusan pemenang lelang.

“Saya baru tahu ada persoalan seperti ini, itu pun setelah anggota Dewan membukanya dalam rapat kerja. Sebagai Dewan Pengawas, saya akan secepatnya untuk mengambil langkah-langkah, agar proses tender yang ada benar-benar transparan dan tidak menjadi persoalan dikemudian hari,” pungkas pria yang juga sebagai Kadis PUPR Karangasem itu. ***

Berita Terkait

balicitizen.net tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE