Jelas Bikin Cerdas

Waspada Maladministrasi Pilkada Serentak 2020

Oleh: Ari   |   

Balicitizen.net, Denpasar - Potensi terjadinya maladministrasi oleh pejabat daerah maupun pejabat ASN pada Pilkada serentak mendatang, perlu diwaspadai.
Hal itu diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Dr. Jimmy Z. Usfunan dalam acara Coffee Morning dan diskusi dengan tema "Potensi Maladministrasi dalam Pilkada Serentak 2020", yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Bali, Kamis (23/7). Untuk di Bali, ada enam daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, yakni Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, Karangasem dan Kota Denpasar.

Jimmy menjelaskan, maladministrasi dalam Pilkada adalah penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang melampaui kewenangan yang dilakukan oleh pejabat daerah atau pejabat ASN untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Menurut dia, maladministrasi itu bisa terjadi sebelum pilkada, pada masa kampanye atau setelah Pilkada.

Maladministasi yang dilakukan bisa dalam bentuk keputusan maupun tindakan. "Dia bisa melakukannya dengan membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam hal Pilkada.
Itulah yang kemudian harus diwaspadai ke depan. Jangan sampai bicara persoalan pilkada kemudian ada petahana-petahana yang masih berkuasa yang punya kekuatan di pemerintahan menggunakan amunisi-amunisi ASN sebagai orang yang kemudian diarahkan untuk memilih pasangan tertentu atau memilih dirinya. Ini yang harus difokuskan," tegas Jimmy.

Ia memberi contoh sebuah keputusan atau tindakan maladministasi. "Petahana, dia tahu ada pegawainya yang berstatus ASN mau mencalonkan diri dalam Pilkada, salah satu caranya adalah melakukan tindakan administratif dengan tidak mau menandatangi surat pemberhentiannya. Itu salah satu cara. Dia tidak mau memberhentikan orang ini karena dia tahu orang itu akan menjadi calon atau rival politiknya di Pilkada. Itu adalah bagian dari tindakan maladministrasi. Atau dia (petahana) bisa mengeluarkan keputusan, misalnya dia tahu ada seorang pejabat yang nanti akan jadi rival politiknya lalu dia langsung pecat orang itu dengan keputusan. Jadi sudah ada indikasinya, bukan lagi murni, apalagi pemecatannya tidak seimbang antara apa yang menjadi perbuatan dengan sanksinya berat sebelah. Indikasi-indikasi atau fakta-fakta seperi itu biasanya muncul pada masa-masa seperti ini," jelas Jimmy.

Menurut dia, Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pilkada, tidak perlu menunggu masa kampanye untuk mengawasi terhadap potensi terjadinya maladministasi dalam Pilkada tersebut. "Meskipun pelanggaran-pelanggaran itu mulai dilakukan saat masa kampanye, tapi dalam konteks sekarang Bawaslu harus mulai mengawasi. Bawaslu kabupaten/Kota maupun Bawaslu provinsi di Bali mulai mengawasi ada tidak indikasi pejabat-pejabat daerah, pejabat-pejabat ASN baik itu kepala-kepala dinas yang ternyata masuk dalam forum-forum untuk mendukung calon-calon tertentu atau membuat suatu tindakan-tindakan yang mengarah pada dukungan-dukungan politik. Seandainya itu ada maka harus ditindaklanjuti," katanya.

Ia melanjutkan, kendati pengawasan maladmimistrasi Pilkada menjadi kewenangan Bawaslu, ia tetap berharap Ombudsman masuk pada wilayah-wilayah itu. "Termasuk Ombudsman pun bisa masuk dalam dimensi itu. Karena itu adalah sikap maladministrasi. Jadi pada intinya bukan hanya pada Bawaslu, kita juga berharap pada Ombudsman untuk masuk pada hal-hal di mana ada gangguan netralitas terhadap ASN khususnya, yang menyebabkan pelayanan publik itu tidak jalan gara-gara Pilkada atau keberpihakan pada salah satu calon. Dia (Petahana) menggunakan kewenangannya dengan 'seenak-enaknya'. Dia tidak melakukan suatu kewajiban sesuai dengan koridor, tapi dia melakukan pemecatan atau melakukan aktivitas kebijakan itu hanya karena persoalan politik yang berbeda," katanya.

Ia mendorong Ombudsman Bali bisa berkoordinasi dengan Bawaslu Bali meningkatkan pengawasan publik khususnya pada pemerintah daerah, pejabat-pejabat yang punya kepentingan untuk menjadi calon Pilkada atau yang mempunya kepentingan kepada pihak-pihak tertentu. "Itu akan meningkatkan iklim demokrasi kita secara baik, jadi fairpaly nanti bisa berjalan dengan baik," kata Jimmy.

Bawaslu ke depan jangan hanya menunggu pada waktu kampanye, tapi melihat ada tidak netralitas ASN yang dilanggar mulai dari sekarang ini. "Netralitas ASN yang dilanggar karena ada ketakutan dengan perintah dari orang yang lebih tinggi supaya mereka hadir di suatu forum yang menunjukkan keberpihakan pada salah satu calon. Kita juga berharap Ombudsman bisa masuk. Ini menunjukan bukan hanya eksklusivitas dari Bawaslu semata karena ini bicara persoalan rezim Pilkada sehingga hanya Bawaslu semata sehingga menutup ruang-ruang lembaga lain, tidak seperti itu. Lembaga-lembaga lain seperti Ombudsman juga diharapkan untuk masuk berpartisipasi supaya melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya dalam hal netralitas ASN dan penyelenggaraan pemerinta. Jangan sampai kebijakan daerah kemudian disalahgunakan untuk meningkatkan popularitas orang-orang tertentu sehingga masyarakat yang dirugikan," tegasnya.

Bagaimana sinergi Ombudsman dengan Bawaslu? Jimmy menjelaskan, Bawaslu menindaklanjuti suatu perkara berdasarkan temuan sendiri atau laporan masyarakat. Supaya Bawaslu tak hanya menunggu laporan dan hanya bersifat pasif, di sini Ombudsman bisa masuk, dengan mensuplai data, fakta-fakta sehingga bisa menguatkan Bawaslu dalam aktivitas pengawasannya. "Saran saya ke depan Ombudsman memberikan suplai data kepada Bawaslu Bali termasuk ikut berkoordinasi dengan Bawaslu memberi pencerahan kepada Bawaslu tingkat kabupaten/Kota termasuk sampai di desa soal bagaimana pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh ASN. Ini supaya lebih menguatkan eksistensi pengawasan terkait Pilkada dan pelanggaran-pelanggaran bisa dijangkau oleh semua termasuk oleh Bawaslu sendiri," katanya.

Kepala ORI Perwakilan Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, koordinasi baik secara informal maupun formal dengan Bawaslu Bali maupun KPU Bali, sudah dilakukan. Ketika ada pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran administrasi saat Pilkada, pihaknya meneruskanya kepada Bawaslu Bali itu menindaklanjutinya, karena itu domainnya. "Secara umum kita selalu ada koordinasi, kalau ada laporan dari masyarakat selalu kita sampaikan kepada KPU maupun Bawaslu, dan mereka melakukan tindak lanjut," ujar Umar.

Ia mengapresiasi saran Jimmy agar perlunya kerjasama Ombudsman dengan Bawaslu Bali dalam menangani maladninistrasi dalam Pilkada. "Kami akan cari waktu bertemu mereka (Bawaslu Bali), menjelaskan posisi masing-masing, dan peluang untuk kerjasama," ujar Umar. Ari/Balicitizen

Berita Terkait

balicitizen.net tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE