Jelas Bikin Cerdas

4 Ibu Rumah Di Tahan, Kepala Kejati NTB Didesak Mundur

Oleh: Ari   |  

Balicitizen.net, Denpasar - Tim Pembela Demokrasi Indonesia mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin SH untuk mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi NTB. Hal ini terkait  pemaksakan kasus empat orang ibu rumah tangga yang melempar pabrik rokok di Dusun Eat Nyiur untuk dilanjutkan ke persidangan.

“Penahanan empat orang Ibu Rumah Tangga di NTB oleh Kejaksaan Tinggi NTB, pertanda aparat Kejaksaan belum sepenuhnya iklas mewujudkan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” urai Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus SH, Senin, 22 Februari 2021.

Petrus menegaskan bahwa seharusnya dari awal antara Kepolisian dan Kejaksaan  saling koordinasi melaksanakan prinsip keadilan restoratif ini. "Karena baik Polri maupun Kejaksaan sama sama memiliki aturan dan pedoman tentang penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif," kata dia.

Jika Kejaksaan dan Polri hanya sekedar proforma menganjurkan damai tanpa didorong oleh sikap dan semangat mewujudkan keadilan restiratif ini, maka tidak ada gunanya program keadilan restiratif ini dibuat oleh Kejaksaan Agung, sementara Kejaksaan dengan kacamata kuda menerapkan pasal 170 KUHP tanpa melihat konteks masalahnya termasuk berapa kerusakan dan kerugian korban.

“Tidak adanya semangat menggunakan instrumen keadilan restoratif untuk kasus-kasus yang kecil, sederhana dan murah dan ketiadaan pemahaman tentang filosofi Keadilan Restoratif, maka Peraturan Jaksa Agung dan Kapolri tentang Keadilan Restoratif ini hanyalah sebuah pepesan kosong,” urai Petrus. Padahal program Keadilan Restoratif ini merupakan kombinasi dari Hukum Adat dan Hukum Nasional. 

Untuk itu, tegas Petrus, Jaksa Agung harus copot Kejati Lombok, NTB ini jika tetap memaksakan kasus ini diselesaikan lewat putusan Pengadilan. “Jangan-jangan sikap Kejati NTB dan Polri setempat hanya memandang pelayanan keadilan dari sisi kebutuhan Perusahaan atau pemilik fabrik yang adalah orang kaya,” ujarnya.

Jika ini yang terjadi, maka Kejaksaan dan Polri di NTB melakukan tindakan insubordinasi terhadap program Jaksa.Agung dan Kapolri dalam mewjudkan tujuan nasional di bidang pelayanan keadilan, sekaligus mempertontonkan hukum.tajam.ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Praktik penegakan hukum semacam ini kata Petrus berpotensi melahirkan krisis kepercayaan publik terhadap Penegak Hukum di NTB dan berpotensi melahirkan konflik sosial dari masyarakat terhadap Kejaksaan dan Polri.

Sumber: PotensiBadung

Berita Terkait

balicitizen.net tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE