Jelas Bikin Cerdas

Jokowi Tolak Jawab Surat AHY, Demokrat Tegaskan Upaya Kudeta Ketum Bukan Hanya Masalah Internal Partai

Oleh: Amb   |  

Balicitizen.net, Denpasar - Partai Demokrat memberikan tanggapan dan pandangannya terhadap sikap Presiden Joko Widodo yang tidak menjawab surat Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait kisruh dugaan kudeta atau gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat GPK PD). Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, tak menjawab surat AHY itu dengan alasan bahwa GPK PD ini dianggap sebagai permasalahan internal partai.

Ada lima sikap Partai Demokrat yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Pertama, berkenaan dengan tidak dijawabnya surat AHY, tentu sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden Jokowi. Dalam surat tersebut, jelasTeuku Riefky, AHY memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait disebutnya nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terlibat dalam GPK PD, serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang katanya setuju dan mendukung GPK PD tersebut.

Ia menegaskan, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPK PD tersebut. Ada pun yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari Moeldoko dan para pelaku gerakan yang lain, sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka.

Kedua, menyangkut alasan pemerintah bahwa GPK PD tersebut adalah hanya
permasalahan internal Partai Demokrat semata, Partai Demokrat memiliki pandangan yang berbeda.

Teuku Riefky pun menyebutkan alasan GPK PD itu bukan hanya masalah internal Partai Demokrat.

Dijelaskannya, fakta menunjukkan bahwa yang melakukan GPK PD bukan hanya segelintir kader dan eks kader PD, tetapi benar- benar melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko. Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan Moeldoko bukan hanya sekedar mendukung GPK PD tersebut, tetapi yang bersangkutanlah yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu. "Jadi sangat jelas, bahwa GPK PD bukanlah hanya gerakan internal partai, atau hanya permasalahan internal partai semata," tegas Teuku Riefky.

Ia memberi contoh kasus yang pernah Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada 22 Juni 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Medan, yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI. "KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi (Ketua Umum PDI yang terpilih dalam KLB itu), tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah," katanya.

Ketiga, jika tindakan Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan, yang dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa (Hostile Taking Over), tentu sangat menciderai rasa keadilan di negeri ini.

Kalau gerakan semacam GPK PD ini dibiarkan dan dibenarkan (Justified), maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa saja mendorong Pejabat Negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar, menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik, "the rule of law" dan "rules of the game". "Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan partai-partai politik di negeri ini, sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita," kata Teuku Riefky

Keempat, dalam kasus GPK PD, disebutkan Teuku Riefky, tidak mungkin segelintir kader dan eks kader Demokrat
tersebut berani dan sangat yakin gerakannya akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu.

Di samping mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan oleh Moeldoko jika kelak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, ungkap dia, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 %. Sedangkan sisanya akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan, dan Moeldoko telah menjadi pemimpin baru.

"Semua ini membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan PD oleh pihak luar itu nyata, dan serius, karena uang sudah mulai digelontorkan dan Sdr Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan serta telah berbicara secara langsung dengan sejumlah kader Demokrat, baik pusat maupun daerah, yang diajak bertemu
dengannya," katanya.

"Gerakan dan tindakan seperti ini, yang Sdr Moeldoko juga aktif dan 'Involved' secara langsung, bagaimana mungkin, hanya dianggap sebagai permasalahan internal Partai Demokrat semata," lanjutnya.

Kelima, jika AHY tidak cepat mengambil tindakan dan segera tampil menjelaskan kepada publik dugaan GPK PD ini, meskipun dengan tetap menghormati Presiden Jokowi sebagai kepala negara, maka nasib, kelangsungan hidup, dan masa depan Partai Demokrat, bisa menjadi lain. "Banyak preseden di masa lampau, yang berkaitan dengan kehidupan dan dinamika partai-partai politik di Indonesia, termasuk sejarah tentang kemelut dan benturan di tubuh partai politik, yang kemudian bagaimanapun akhirnya, melibatkan tangan-tangan pemerintah," kata Teuku Riefky.


Betapa sedihnya keluarga besar Partai Demokrat,kata dia, jika upaya GPK PD ini benar-benar dilaksanakan, dan akhirnya menobatkan Moeldoko menjadi Ketum yang baru, merebut dari tangan Ketua Umum hasil kongres yang sah dan demokratis. "Jika KLB ilegal tetap diselenggarakan, yang pasti tidak sesuai dengan Konstitusi Partai (AD dan ART), tidak mendapatkan persetujuan Majelis Tinggi Partai, dihadiri oleh mereka yang
bukan pemegang suara yang sah, namun kemudian hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkumham, atau diresmikan oleh negara, tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini, sesuai dengan Konstitusi, Hak Politik, Tatanan Demokrasi dan Sistem yang berlaku.

Ia melanjutkan, nasib Partai Demokrat juga akan malang, jika kemudian terjadi dua kepengurusan, dua ketua umum, yang kemudian dua-duanya dianggap tidak sah oleh negara. Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tentu tak lagi bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang.

"Karenanya, demi nasib dan masa depan jutaan kader Demokrat, menghadapi Gerakan Pengambil Kepemimpinan Partai Demokrat ini kami ingin berjuang baik-baik, agar sekali lagi kedaulatan dan kelangsungan hidup Partai Demokrat tetap terjaga," katanya.

Pihaknya mengapresiasi para kader Partai Demokrat yang telah melakukan deteksi dini dan lapor cepat kepada DPP Partai Demokrat. Hal ini membuktikan bahwa Partai Demokrat solid dan terlahir sebagai Partai Ideologis yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan. "Inilah perwujudan atas apa yang disampaikan Ketum AHY sebagai kode etik keperwira-an dan jiwa seorang kesatria," pungkas Teuku Riefky

Berita Terkait

balicitizen.net tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE